UU Hak Cipta dan Plagiat

Plagiat
Plagiarisme/ Plagiat seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijkheid) adalah yang paling relevan untuk dikaitkan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah mengaturnya secara jelas.
Menurut undang-undang ini, hak cipta (copy right) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi si pencipta atau penerima hak cipta itu. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus mendapat izin terlebih dulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi.
Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang mendapat perlindungan secara otomatis oleh negara. Jadi, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran atau permintaan, hak ini akan langsung diberikan oleh negara. Kebijakan demikian semata-mata demi kepentingan praktis, yaitu agar memudahkan setiap pencipta mendapatkan perlindungan, mengingat sedemikian banyak ciptaan dihasilkan setiap hari, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Pendaftaran sebenarnya lebih diperlukan untuk menjamin perlindungan dan mempermudah proses pembuktian, khususnya tatkala terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari.
Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 44 membuat rumusan secara negatif dengan kata-kata sebagai berikut:
“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
(a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
(b) dst…” Rumusan Pasal 44 huruf a ini perlu dicermati. Dari bunyi ketentuan tersebut jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut-sebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.
Seandainya pun dicantumkan sumbernya, masih tetap terbuka kemungkinan pengambilan itu terancam sebagai pelanggaran hak cipta, yakni apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pembatasan ini berdimensi kualitatif. Pembentuk undang-undang rupanya menyadari bahwa pembatasan yang kuantitatif memang sulit ditetapkan. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) menyatakan, “Yang dimaksud dengan  ‘sebagian yang substansial’ adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.” Selanjutnya dijelaskan, “Yang dimaksud ‘kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta’ adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.”

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tindak Kejahatan Yang Terjadi di Papua dan Video Tersebut Tersebar di Dunia Maya

NEGARA HARUS JUJUR TERHADAP RAKYAT PAPUA Ketika kita melihat dan beredarnya video di dunia maya tentang penganiaan dan penyiksaan terhadap masyarakat papua, ada beberapa kalimat yang di lontarkan oleh aparat TNI itu, sangat membingungkan dan berkonroversi seperti perkataan dibawah ini. -           * SAYA LAKUKAN ATAS PERINTAH NEGARA -           *  KAMI BERDASARKAN TUGAS -           *  KAMI TIDAK AKAN BERSOSA -           *  KAMI BUKAN KAYA OPM Habis itu kita amati dan analisa atas kalimat diatas, maka ada banyak anggapan dan pemikiran yang sangat provokatif namun saya sebagai orang papua, setelah melihat video itu saya bertanya bahwa Apa Negara di tugaskan TNI untuk membunuh orang papua? kalau memang negara yang perintahkan untuk membunuh orang papua, NKRI harus jujur sa...
Baca selengkapnya

Wawancara Pekerjaan Unik di Sekitar Kita (Contoh Tukang Ojek)

Gambar
Bapak Edi Sumarwan (43th) Tukang Ojek di pangkalan ojek pasar Bahu. Beliau sendiri mengaku sudah menjadi tukang ojek sudah 8 tahun. Menurut bapak Edi pendapatannya sehari maksimal bisa mencapai 250rb perharinya, minimum penghasilan yang di dapatnya 100rb perhari, itu pun tergantung dari cuaca dan hari-hari libur tertentu, karena kebanyakan penumpangnya adalah dari kalangan anak sekolah dan mahasiswa, namun ada juga penunmpang yang selesai berbelanja di pasar. Banyaknya penumpang yang iya dapat kira-kira sekitar 20 orang sehari paling sedikit bisa 10 orang. Ia memulai mengojek dari pukul setenga 7 pagi hari, pada siang harinya ia beristirahat dan memulaimya kembali jam 3 sore sampai jam 10 malam ia kembali ke rumah. Bapak edi semdiri mempunyai tanggapan yang berbeda mengenai GO-JEK yang ada di daerah Kota Manado Ia pribadi sendiri tidak ingin mendaftar menjadi drive GO-JEK, karena menurut Bapak Edi sendiri sudah merasa dengan penghasilannya sebagai tukang ojek biasa sudah cu...
Baca selengkapnya

Standarisasi Profesi Menurut Pemerintah

Gambar
Standarisasi Profesi di Bidang IT Standar kompetensi dapat diartikan sebagai suatu ukuran  atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Standar kompetensi dibuat karena adanya kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan SDM baik yang telah bekerja atau yang akan dicari sehingga SDM yang telah dimiliki perusahaan tersebut memeiliki kualitas yang terbaik dan sesuai. Tujuan Standarisasi       Berikut adalah beberapa tujuan kenapa standarisasi itu diperlukan untuk mencari suatu profesi. •        Menciptakan standarisasi kerja pada suatu bidang pekerjaan   agar bisa menghasilkan hasil kerja yang optimal •        Untuk menyaring orang orang yang mempunyai skill yang memenuhi standarisasi suatu pekerjaan •        Untuk menjamin ...
Baca selengkapnya